PADANG, Menara Info- Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang mulai melaksanakan pendataan dan verifikasi pelaku usaha sebagai upaya memperkuat basis data UMKM daerah untuk mendukung program pembinaan yang lebih tepat sasaran.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, Teddy Antonius mengatakan, kegiatan pendataan akan mulai berlangsung pada Juni 2026 dengan menyasar pelaku usaha seperti restoran, rumah makan, kafe, hingga toko di Kota Padang.
“Tujuannya agar pemerintah punya data yang akurat untuk menyusun program pembinaan yang pas dan tepat sasaran untuk UMKM Kota Padang. Mulai dari bantuan legalitas, fasilitasi sertifikasi halal, sampai kelas inkubasi dan pasar ekspor,” ujar Teddy Antonius, Senin (25/5/2026).
Ia menegaskan, pendataan tersebut bukan razia ataupun penertiban usaha, melainkan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat data pelaku usaha daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
Dalam ketentuan tersebut, usaha mikro memiliki modal maksimal Rp1 miliar dengan omzet tahunan hingga Rp2 miliar.
Sementara usaha kecil memiliki modal Rp1 miliar hingga Rp5 miliar dengan omzet Rp2 miliar sampai Rp15 miliar per tahun.Teddy menyebut, pelaku usaha dengan omzet maksimal Rp2 miliar per tahun otomatis menjadi binaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang dan berpeluang memperoleh berbagai dukungan pengembangan usaha.
“Petugas kami yang berkunjung ke restoran, rumah makan, kafe, atau toko jangan ragu untuk disambut. Mereka bertugas dengan sopan, profesional, dan membawa identitas resmi,” katanya.
Ia berharap para pelaku usaha dapat mendukung proses pendataan agar kebijakan dan program pembinaan UMKM di Kota Padang semakin efektif.
“Data yang akurat, kebijakan tepat, UMKM Padang makin hebat. UMKM Kota Padang naik kelas,” tutupnya.(*)
Editor : Veby Rikiyanto
