Dalam paparannya, Huda menjelaskan bahwa AI dapat dimanfaatkan sebagai asisten virtual untuk membantu menyusun draf surat dinas, merangkum notulen rapat, hingga mempercepat proses riset regulasi.
Dengan waktu kerja yang lebih efisien, ASN dapat lebih fokus pada penyusunan kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat.
"AI tidak dirancang untuk menggantikan pengambilan keputusan. Teknologi ini hadir untuk membantu menyiapkan fondasi draf awal pekerjaan. Pengguna tetap harus melakukan verifikasi dan memastikan hasil akhirnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku," jelasnya.
Huda juga memperkenalkan formula penyusunan prompt RKPF, yakni Role, Konteks, Perintah, dan Format, agar perintah yang diberikan kepada AI menghasilkan keluaran yang lebih akurat dan sesuai kebutuhan.
Namun demikian, ia mengingatkan pentingnya menjaga etika dan keamanan data dalam penggunaan AI di lingkungan pemerintahan."Jangan pernah memasukkan data rahasia negara, dokumen terklasifikasi, maupun data pribadi masyarakat seperti NIK ke dalam prompt. AI bisa mengalami halusinasi atau menghasilkan informasi yang tidak tepat. Karena itu, hasilnya harus diposisikan sebagai draf awal yang wajib diverifikasi kembali serta disesuaikan dengan aturan Tata Naskah Dinas," tegas Huda.
Melalui program Rabu Belajar, Kecamatan Padang Barat berharap aparatur semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi, sehingga mampu bekerja lebih produktif, mempercepat layanan birokrasi, dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat.(*)
Editor : Veby Rikiyanto
