JAKARTA (22/6/2026) - Ketua DPR RI, Puan Maharani mengingatkan, komitmen PLN untuk mengurangi pemadaman listrik bergilir tidak boleh menghentikan proses evaluasi.
Ia juga meminta PLN melakukan mitigasi dampak yang muncul akibat pemadaman listrik bergilir, terutama memitigasi kelompok masyarakat dan sektor yang paling terdampak.
“Akar masalah penyebab gangguan yang berdampak luas bagi masyarakat, harus diketahui secara transparan,” tegas Puan dalam keterangan tertulisnya, Senin.
Diketahui, pemadaman listrik bergilir telah berlangsung selama beberapa pekan terakhir di Pulau Jawa. Durasi yang cukup panjang dan sering membuat masyarakat resah karena padamnya listrik mengganggu aktivitas sehari-hari, hingga berdampak ke persoalan ekonomi.
PT PLN (Persero) telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa. PLN mengungkap, gangguan pasokan batu bara berkalori menengah medium range coal menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pasokan listrik.
Selain itu, PLN disebut juga menghadapi kendala teknis pada dua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) besar milik perusahaan listrik swasta atau independent power producer (IPP) yang menjadi mitra Perseroan.Hari ini, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menemui Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan persoalan pemadaman listrik bergilir ini.
Dirut PLN juga mengatakan pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa saat ini sudah dapat dikurangi karena sistem kelistrikan di Jawa mulai membaik.
Merespon kejadian itu, Puan mendorong PT PLN (Persero) untuk memitigasi dampak pemadaman listrik bergilir yang banyak mengganggu aktivitas masyarakat.
Ia juga meminta PLN menjelaskan secara transparan ke publik mengenai alasan pemadaman bergilir panjang yang terjadi di Pulau Jawa.
Editor : Al Mangindo
