Menurutnya, apabila diterapkan secara tepat dengan tetap mengedepankan merit system dan kualitas pelayanan publik, kebijakan tersebut dapat menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan ASN sekaligus memperkuat kinerja birokrasi yang profesional dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Pandangan tersebut sejalan dengan pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, yang menyatakan bahwa kebijakan penempatan ASN lebih dekat dengan domisili, dapat diterapkan sepanjang tidak mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Menteri PANRB, pada hakikatnya ASN harus siap ditempatkan di mana pun sesuai kebutuhan instansi, sementara kewenangan pengaturan penempatan tetap berada pada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, program bertajuk “Mendekatkan Pada Domisili dan Mendekatkan Pada Keluarga” saat ini masih dalam tahap uji coba secara internal di lingkungan BKN.
Program tersebut dilandasi keyakinan bahwa keseimbangan kehidupan keluarga dan pekerjaan dapat meningkatkan kinerja pegawai sekaligus mengurangi beban ekonomi akibat biaya transportasi maupun penginapan bagi ASN yang selama ini bertugas jauh dari keluarga.“Untuk tahap awal, BKN melakukan uji coba program ini untuk ASN BKN agar pegawai dapat berkinerja lebih tinggi karena merasa lebih bahagia setelah berkumpul dengan keluarga.”
“Selain itu, pegawai juga dapat menata kondisi ekonominya dengan lebih baik karena tidak lagi terbebani biaya transportasi maupun penginapan akibat tinggal jauhan dengan keluarga,” ujarnya. (*)
Editor : Al Mangindo
