“Karena memang, berdasarkan prakiraan BMKG curah hujan masih berpotensi tinggi, oleh sebab itu kita mengusulkan agar normalisasi sungai menjadi salah satu prioritas selain pencarian korban dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak,” kata Mahyeldi.
Mahyeldi juga meminta pemerintah kabupaten dan kota lain di Sumbar untuk melakukan susur sungai secara berkala sebagai salah satu langkah mitigasi bencana jangka pendek.
Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memastikan tidak ada pohon tumbang, material longsoran atau hambatan lain yang dapat menyebabkan aliran air berubah arah.
“Seluruh sungai yang ada di Sumbar kita harapkan disusuri oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota, untuk dicek apakah ada hambatan atau ada potensi longsoran. Itu penting agar bencana serupa tidak kembali terjadi di Sumbar,” ujarnya.
Untuk jangka panjang, Gubernur mendorong dilakukan kajian kebencanaan yang lebih menyeluruh untuk memetakan risiko bencana di Sumbar.
Kajian tersebut menurutnya dapat melibatkan Universitas Andalas melalui Pusat Studi Kebencanaan dengan dukungan BNPB dan pemerintah pusat.
Selain itu, Kepala BNPB, Suharyanto menegaskan penanganan korban, masyarakat terdampak dan kebutuhan dasar harus dilakukan secara bersamaan.Pencarian terhadap korban yang masih hilang diminta terus dilanjutkan dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia.
Suharyanto juga meminta masyarakat yang masih berada di pengungsian tidak terlalu lama tinggal di tenda.
Pemerintah daerah diminta segera mendata kondisi masing-masing keluarga untuk menentukan bentuk bantuan yang sesuai, termasuk tempat tinggal sementara, apakah nanti mereka di tempatkan di rumah keluarganya atau perlu dibangunkan hunian sementara.
Editor : Al Mangindo
