Perkuat Daya Saing UMKM, Pemko Padang Bentuk Tim Fasilitasi Sertifikasi Keamanan Pangan dan Halal

×

Perkuat Daya Saing UMKM, Pemko Padang Bentuk Tim Fasilitasi Sertifikasi Keamanan Pangan dan Halal

Bagikan berita
Wali Kota Padang Fadly Amran (*)
Wali Kota Padang Fadly Amran (*)

PADANG, Menara Info – Pemerintah Kota (Pemko) Padang membentuk Tim Fasilitasi Sertifikasi Keamanan Pangan dan Sertifikasi Halal guna memperkuat pengawasan mutu pangan, mempercepat pemenuhan standar keamanan dan kehalalan produk, serta meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pembentukan tim tersebut dipimpin langsung Wali Kota Padang, Fadly Amran, di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Selasa (13/10/2026).

Kegiatan itu dihadiri Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Sumatera Barat (Sumbar), Ikrar Abdi, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang, Irwan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Padang, Didi Aryadi, Kepala Dinas Perikanan dan Pangan, Alfiadi, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemko Padang.

Fadly Amran menegaskan, fasilitasi sertifikasi harus memberikan dampak nyata terhadap perlindungan konsumen dan pengembangan usaha, bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif.

Menurutnya, standar keamanan pangan dan kehalalan produk harus diterapkan secara menyeluruh, mulai dari rumah potong hewan, pemasok, distributor, pasar, hingga produk yang dikonsumsi masyarakat.

“Keamanan pangan dan sertifikasi halal harus berjalan bersama. Kita ingin produk yang beredar benar-benar aman, higienis, dan terjamin kehalalannya, sehingga masyarakat terlindungi dan produk lokal semakin dipercaya,” tegas Fadly.

Ia juga menyoroti perlunya pembenahan tempat pemotongan dan penjualan daging serta ayam yang belum memenuhi standar.

Pembenahan tersebut meliputi perbaikan drainase, penyediaan fasilitas pemotongan yang layak dan higienis, serta penguatan pengawasan terhadap pelaku usaha.

“Tempat pemotongan harus tertata dan memenuhi standar, dengan solusi relokasi serta fasilitas yang layak jika diperlukan. Kita ingin proses pemotongan yang bersih dan sesuai standar agar hasilnya dapat dipasarkan dengan baik,” ujarnya.

Lebih lanjut, Fadly mendorong agar penerapan kebijakan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan koperasi dan pelaku usaha yang siap memenuhi standar.

Editor : Veby Rikiyanto
Bagikan

Berita Terkait
Terkini