Selain literasi digital, Puadi menyoroti pemanfaatan teknologi untuk memperkuat pengawasan pemilu.
Menurutnya, transformasi digital perlu diarahkan pada penguatan pencegahan, pemetaan potensi pelanggaran, optimalisasi pengelolaan data, serta pengembangan sistem pengawasan yang terintegrasi dan kolaboratif.
Namun, penggunaan teknologi harus tetap memperhatikan transparansi, akuntabilitas, etika, keamanan data, dan perlindungan hak warga negara.
Teknologi, katanya, harus menjadi sarana untuk memperkuat demokrasi, bukan mengabaikan prinsip-prinsip yang mendasarinya.
Dalam konteks tersebut, perguruan tinggi dinilai memiliki peran strategis untuk menghasilkan gagasan dan inovasi yang mendukung pengawasan pemilu.
Kolaborasi Bawaslu dengan UNP diharapkan berkembang melalui riset kepemiluan, kajian kebijakan, pendidikan literasi digital, pemeriksaan fakta (fact-checking), hingga penguatan pengawasan partisipatif.Puadi juga mendorong kampus menjadi laboratorium demokrasi yang membuka ruang bagi mahasiswa dan akademisi untuk menguji gagasan, menghasilkan penelitian, serta merancang solusi atas tantangan pengawasan pemilu di era digital.
Melalui keterlibatan aktif mahasiswa dan dukungan perguruan tinggi, pengawasan pemilu diharapkan tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga penyelenggara, tetapi juga menjadi bagian dari partisipasi masyarakat dalam menjaga proses demokrasi yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
“Teknologi adalah alat, data adalah sumber daya, dan institusi adalah instrumen. Namun, integritas manusia adalah penentu, dan partisipasi masyarakat adalah kekuatan yang menjaga demokrasi tetap hidup,” tutup Puadi.(*)
Editor : Veby Rikiyanto
