Partai Golkar Akan Memberi Sanksi Tegas Terhadap Oknum Yang Gelar Orasi

Ia mengatakan, dalam AD/ART Partai Golkar tidak mengenal mosi tidak percaya terhadap ketua, karena persoalan partai dianggap sebagai wilayah internal parpol dan jalurnya adalah diselesaikan oleh Mahkamah Partai.

"Apalagi tuduhan-tuduhan yang disampaikan tersebut jelas menurut kami sangat tidak berdasar, mengada-ada dan tidak mempunyai bukti yang konkrit," paparnya.

Hidayat menyebutkan, DPD Golkar Bukittinggi sering menggelar rapat-rapat internal dan diskusi terkait organisasi, yang mana hal itu kerap diadakan, baik secara offline maupun online melalui grup perpesanan internal partai.

"Terkait laporan keuangan, partai pun langsung diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan selama ini clear and clean.Juga sehubungan dana saksi, partai selalu memberikan laporan pertanggungjawaban ke DPD Golkar Provinsi Sumatera Barat dan tidak ada koreksi," tuturnya.

"Untuk dana saksi itu tentu saja harus by name by TPS sesuai dengan Juknis yang telah diperintahkan oleh DPP Partai Golkar, dan buktinya dapat dilihat 100 persen data formulir C Hasil dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) di kota Bukittinggi masuk semua, serta setiap orang per orang saksi yang ditugaskan oleh Partai Golkar sesuai surat tugas di masing-masing TPS menandatangani biaya saksi di TPS," tambah Hidayat.

Hidayat membantah tuduhan kantor partai berfungsi sebagai homestay saat ada acara road race.

Disampaikan Hidayat, di kantor DPD Golkar Bukittinggi ada CCTV yang terpasang di seluruh area kantor, dalam hal ini yang disampaikan bahwa kantor sebagai homestay saat ada acara road race, jelas adalah fitnah.

"Kalau pernah ada pendaftaran acara road race, itu pun halaman kantor hanya digunakan sebagai tempat pendaftaran, bukan homestay, karena beberapa pengurus partai ada yang aktif di organisasi keolahragaan, biasanya ada cabang olahraga bela diri pun 3 kali seminggu berlatih di aula yang ada di kantor," kata Hidayat lagi.

Lapor ke Polisi