Defisit Legitimasi dan Anakronisme Yuridis di Balik PP 84 Tahun 1999, Kupasan Disertasi Muhammad Taufik di Sekolah Pasca Sarjana Unand

PADANG (19/6/2026) - Kegagalan fungsional Peraturan Pemerintah (PP) No 84 Tahun 1999, merupakan konsekuensi resiliensi pembangkangan masyarakat Agam berbasis martabat nagari, kedaulatan wilayah, harga diri adat dan memori kolektif.

“Kegagalan fungsional itu kemudian memaksa negara melakukan koreksi melalui UU No 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi,” ungkap Muhammad Taufik.

Kesimpulan itu disampaikan Muhammad Taufik, pada Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) Program Doktor Sosiologi FISP Unand, di ruang sidang Sekolah Pascasarjana Unand, Jumat pagi.

Disertasi sebanyak 89 x halaman itu, berjudul “Kegagalan Penerapan Peraturan Pemerintah No 84 Tahun 1999 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam.”

Promovendus Muhammad Taufik dinyatakan berhasil mempertahankan disertasi ini dihadapan Dewan Penguji, Prof Afrizal (ketua) dengan anggota Dr Azwar dan Dr Roni Ekha Putera serta Prof Susi Fitria Dewi (penguji eksternal). Sidang terbuka ini dipimpin Dr Jendrius.

Kesimpulan itu didapat Ketua HMI Cabang Padang Tahun 1998-1999 itu, setelah melakukan analisis determinasi pembangkangan sipil sebagai kekuatan kultur hukum.

Kemudian, membedah mekanisme pembangkangan institusional itu melalui fenomena inverted elitism serta mengonstruksi penyebab defisit legitimasi substansi hukum.

Analisis menggunakan pendekatan sosiologi hukum (sociology of law) dengan desain studi kasus kualitatif, data dikumpulkan melalui dokumentasi komprehensif dan wawancara mendalam secara purposive terhadap informan lintas strata, baik aktor masyarakat sipil maupun aktor negara.

Lalu, fenomena stagnasi fungsional PP 84/1999 yang mengalami kelumpuhan sistemik selama 25 tahun ini, dianalisis menggunakan model siklus interaktif Miles, Huberman, Creswell dan Poth serta analisis berkelanjutan model Afrizal.