Ia menilai tidak banyak daerah di Indonesia yang memiliki rekam jejak sejarah seperti Bukittinggi yang pernah menjadi pusat pemerintahan negara pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
“Saya mendukung, tetapi harus serius. Menurut saya sangat pantas. Daerah yang pernah menjadi ibu kota negara tidak banyak. Selain Jakarta dan Yogyakarta, ada Bukittinggi,” ujar Fadli.
Fadli menjelaskan, keberadaan PDRI di Bukittinggi merupakan salah satu titik penentu dalam sejarah Indonesia.
Saat itu, pemerintahan darurat yang dipimpin Syafruddin Prawiranegara berhasil menjaga eksistensi Republik Indonesia di tengah Agresi Militer Belanda.
“Bukittinggi menjadi ibu kota pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Itu masa yang sangat krusial dan sangat menentukan. Kalau tidak ada PDRI, tidak mungkin akan ada NKRI,” tegasnya.
Kegiatan Jam Gadang Cultural Night 2026 menjadi momentum penutup peringatan satu abad Jam Gadang sekaligus ruang refleksi atas perjalanan sejarah Bukittinggi dan Sumbar dalam perjuangan bangsa.Selain menampilkan pertunjukan seni dan budaya, kegiatan tersebut juga mengangkat kembali nilai-nilai sejarah yang menjadikan Bukittinggi sebagai salah satu kota paling penting dalam perjalanan Republik Indonesia.
Dukungan Menteri Kebudayaan terhadap usulan tersebut menambah optimisme berbagai pihak bahwa pengakuan terhadap peran historis Sumbar dapat terus diperjuangkan sebagai bentuk penghormatan atas jasa daerah tersebut dalam menjaga keberlangsungan Republik Indonesia. (*)
Editor : Al Mangindo
