PADANG, Menara Info — Pemerintah Kota Padang mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana hidrometeorologi yang didukung pendanaan APBN sebesar Rp1,1 triliun.
Program tersebut ditargetkan mulai berjalan pada Agustus 2026 sebagai langkah memperkuat perlindungan masyarakat dari ancaman banjir.
Komitmen itu ditegaskan Wali Kota Padang Fadly Amran saat memimpin rapat strategis bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Senin (29/6/2026).
Pertemuan tersebut membahas percepatan penanganan pascabanjir, mulai dari penyelesaian persoalan lahan, normalisasi sungai, pengendalian sedimentasi, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, hingga penguatan tata ruang sebagai upaya mitigasi bencana jangka panjang.
Fadly Amran mengatakan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), camat, dan lurah telah diinstruksikan mempercepat penyelesaian kebutuhan di lapangan agar pelaksanaan rehab-rekon dapat dimulai sesuai target.
"Pelaksanaan rehab-rekon ini menjadi tanggung jawab bersama. Saya meminta seluruh pihak memastikan pekerjaan BWS berjalan lancar dan selesai tepat waktu karena ini menyangkut keselamatan masyarakat," tegas Fadly.Ia juga memastikan Pemko Padang siap mendukung penyelesaian persoalan lahan, termasuk membuka opsi relokasi warga di kawasan berisiko tinggi apabila menjadi solusi terbaik untuk keselamatan masyarakat.
"Kita juga akan mempercepat revisi RTRW, termasuk membuka opsi relokasi warga demi keselamatan masyarakat," tambahnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala BWS Sumatera V Padang Reski Wahyudi menyampaikan pihaknya siap melaksanakan program rehab-rekon yang dibiayai melalui Kementerian Pekerjaan Umum.
Tahap awal pekerjaan akan difokuskan pada rehabilitasi irigasi Bendung Koto Tuo dan Bendung Gunung Nago, serta penanganan sejumlah titik pengendalian banjir.
Editor : Veby Rikiyanto
