JAKARTA (14/8/2026) - Ketua DPR RI, Puan Maharani menekankan pentingnya persatuan di tengah perkembangan ruang digital. Menurutnya, publik harus pintar memilah informasi berdasarkan fakta dan data, terutama terkait kebijakan yang menyentuh kepentingan rakyat.
Ia juga menyinggung soal praktik-praktik yang dilakukan demi kepentingan memecah belah bangsa.
"Di tengah ketidakpastian global, persaingan geopolitik, fragmentasi ekonomi, dan derasnya arus informasi, kita harus menjaga ruang publik agar tidak dikuasai oleh politik kebencian, polarisasi, dan kepentingan yang memecah belah," kata Puan.
Hal itu disampaikannya, saat memimpin Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang I Tahun 2026-2027 yang sekaligus jadi tanda dimulainya tahun ketiga masa bakti DPR RI periode 2024-2029.
Rapat paripurna ini digelar usai Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD tahun 2026 di Sidang I Tahun 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat sore.
Ia pun berbicara soal derasnya arus informasi yang terkadang menyebabkan hoaks, termasuk serangan terhadap DPR.Dalam rapat paripurna ini, Presiden Prabowo Subianto turut hadir untuk menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 Beserta Nota Keuangannya.
Di hadapan Prabowo dan anggota dewan, Puan berbicara soal perkembangan ruang digital telah membuka ruang yang semakin luas bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, dan memberikan kritik.
“Namun derasnya arus informasi juga membawa tantangan tersendiri yaitu berupa disinformasi, hoaks, serta konten yang dimanipulasi atau dilepaskan dari konteksnya, yang dapat memperuncing polarisasi dan mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi yang memecah belah,” tuturnya.
Puan pun menyinggung soal maraknya serangan terhadap DPR di ruang digital. Termasuk mengenai berita bohong tentang pembahasan rancangan undang-undang maupun informasi tidak benar lainnya.
Editor : Al Mangindo
