"Dalam konteks DPR RI, juga ditemukan berbagai informasi yang tidak benar, seperti kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan atau anggota DPR, informasi keliru mengenai sikap DPR terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang, serta penggunaan video lama (old footage) dengan narasi baru yang tidak sesuai konteks," ungkap Puan.
Puan mengatakan, kondisi tersebut perlu disikapi dengan bijaksana dan proporsional.
“Kritik, aspirasi, dan pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi yang harus dihormati. Pada saat yang sama, informasi yang keliru perlu diluruskan secara cepat, terbuka, dan berdasarkan fakta," jelas mantan Menko PMK ini.
Puan menilai, DPR RI dan rakyat tidak semestinya diposisikan sebagai dua pihak yang saling berhadapan, bahkan dipertentangkan.
“Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR RI berkewajiban untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat melalui keterbukaan, kesediaan mendengar, komunikasi, serta kerja nyata yang dapat dirasakan manfaatnya,” ujar Puan.
"Karena itu, menjaga ruang digital yang sehat membutuhkan peran dan kedewasaan semua pihak," sambung perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.
Mantan Menko PM itu berharap, masyarakat semakin cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi. Puan memandang, media dan platform digital juga harus semakin bertanggung jawab."Sementara DPR dan lembaga negara terus memperkuat transparansi, memperbaiki komunikasi, merespons kritik secara terbuka, dan meningkatkan kualitas pelayanan serta kinerja," tambahnya.
"Perbedaan politik adalah wajar dalam demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan mengenai cara membangun negara. Namun, kita harus bersatu dalam tujuan, melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial," imbuh Puan.
Lebih lanjut, Puan mengatakan persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara.
Editor : Al Mangindo
