Sosialisasi Pendidikan Pemilih di Painan, Wagub Vasko: Memilih Itu Harus Paham Konsekuensi

×

Sosialisasi Pendidikan Pemilih di Painan, Wagub Vasko: Memilih Itu Harus Paham Konsekuensi

Bagikan berita
Wagub Sumbar, Vasko Ruseimy didampingi Betty Epsilon Idroos (anggota KPU RI) dan Surya Efitrimen (Ketua KPU Sumbar) pada pembukaan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 yang digelar KPU Sumbar di Painan, Sabtu (12/9/2026). (humas)
Wagub Sumbar, Vasko Ruseimy didampingi Betty Epsilon Idroos (anggota KPU RI) dan Surya Efitrimen (Ketua KPU Sumbar) pada pembukaan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 yang digelar KPU Sumbar di Painan, Sabtu (12/9/2026). (humas)

PESISIR SELATAN (13/9/2026) - Wakil Gubernur Sumatera Barat (Wagub Sumbar), Vasko Ruseimy menegaskan, demokrasi tidak cukup hanya dipahami sebagai proses menggunakan hak pilih.

Menurut Vasko, masyarakat perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai sistem demokrasi, proses Pemilu dan Pilkada serta konsekuensi dari pilihan politik yang diambil.

“Yang kita harapkan bukan hanya masyarakat datang ke TPS dan menggunakan hak pilih, tetapi juga memahami mengapa mereka memilih dan apa konsekuensi dari pilihan tersebut,” ujar Vasko.

Hal itu disampaikannya, saat jadi narasumber dalam Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 yang digelar KPU Sumbar di Aula UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah I Carocok Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sabtu (12/9/2026).

Dikesempatan itu, Vasko mendorong penguatan literasi demokrasi dan pendidikan politik masyarakat secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas serta partisipasi pemilih menuju Pemilu 2029.

Menurut Vasko, pendidikan politik dan literasi demokrasi perlu dilakukan secara terus-menerus, tidak hanya ketika tahapan Pemilu dan Pilkada berlangsung.

Pendekatan tersebut dinilai penting untuk membentuk pemilih yang rasional, kritis, dan bertanggung jawab.

Vasko juga menyoroti kecenderungan partisipasi masyarakat pada Pilkada yang lebih rendah dibandingkan Pemilu Presiden.

Karena itu, menurutnya, diperlukan pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat melalui dialog, edukasi publik, serta keterlibatan tokoh masyarakat dan berbagai elemen sosial.

“Ini menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah, penyelenggara Pemilu, tokoh masyarakat, dunia pendidikan, organisasi kemasyarakatan dan seluruh elemen masyarakat perlu mengambil peran dalam membangun budaya demokrasi yang sehat,” katanya.

Editor : Al Mangindo
Bagikan

Berita Terkait
Terkini