"Untuk memastikan kondisi ini tidak dimanfaatkan oleh angkutan sewa liar, maka kita akan melakukan patroli di sepanjang jalur ini," katanya.
Sementara itu, Kepala BPTD Kelas II Sumatera Barat, Deddy Gusman, menyampaikan bahwa pengawasan dilakukan melalui kolaborasi lintas instansi.
Apabila ditemukan operator bus AKDP yang masih nekat beroperasi di luar terminal, tindakan tegas akan dilakukan oleh pihak berwenang.
"Dalam melakukan patroli pengawasan di sejumlah titik rawan, kita memang saling berkolaborasi antara BPTD, Dishub Kota Padang dan Provinsi untuk memastikan bahwa kendaraan-kendaraan AKDP itu masuk ke dalam terminal. Apabila ada yang melanggar, nanti dari pihak kepolisian, dari Polda, maupun juga dari Satpol PP Kota Padang akan menindak yang masih bandel tersebut," jelas Deddy.
Selain pengawasan dan penindakan, pemerintah juga akan memperluas sosialisasi kebijakan tersebut dengan menggandeng pihak Universitas Negeri Padang.Upaya ini diharapkan dapat mendorong mahasiswa memanfaatkan Terminal Anak Air sebagai titik keberangkatan dan kedatangan angkutan AKDP.
Dengan diberlakukannya kebijakan ini, Pemerintah Kota Padang berharap aktivitas angkutan AKDP dapat lebih tertib, terpusat, dan terpantau, sekaligus meningkatkan optimalisasi pelayanan serta pemanfaatan Terminal Anak Air.(*)
Editor : Veby Rikiyanto
