BUKITTINGGI (22/4/2026) - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Barat, Arry Yuswandi menegaskan, pengadaan barang dan jasa tidak lagi sekadar proses administratif, tapi telah jadi instrumen strategis pembangunan daerah yang langsung memengaruhi kesejahteraan masyarakat.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan melalui APBD harus memberikan manfaat nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat. Hal itu harus menjadi landasan pikir aparatur UKPBJ dalam setiap proses pengadaan,” tegas Arry.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka dan memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi UKPBJ se - Sumbar Tahun 2026 di Bukittinggi, Rabu.
Dikesempatan itu, Arry mendorong transformasi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) menuju Pusat Keunggulan Pengadaan (PKP) yang proaktif dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Ia menjelaskan, arah kebijakan saat ini menuntut kualitas belanja pemerintah yang semakin efisien, adaptif dan mampu menghasilkan value for money, sehingga peran UKPBJ harus semakin kuat dalam memastikan efektivitas pengadaan.
Menurutnya, tantangan pengadaan saat ini semakin kompleks. Keberhasilan tidak lagi diukur dari ketepatan waktu pelaksanaan lelang, tetapi juga dari transparansi, akuntabilitas, serta nilai tambah yang dihasilkan.“Transformasi menuju UKPBJ Proaktif adalah keharusan. UKPBJ harus hadir sebagai pengarah dan pengawal kualitas belanja daerah,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Sekda menggarisbawahi empat langkah strategis, yakni penguatan UKPBJ sebagai pusat keunggulan yang berperan sejak tahap perencanaan hingga kontrak, pemenuhan kematangan kelembagaan, optimalisasi penggunaan produk dalam negeri, serta peningkatan profesionalisme SDM pengadaan.
Ia juga mengapresiasi capaian UKPBJ Provinsi Sumbar yang telah mencapai level proaktif penuh sejak Tahun 2024 lalu, sekaligus mendorong kabupaten/kota untuk segera menyusul agar tercipta standar kualitas pengadaan yang merata di seluruh daerah.
Sebagai tindak lanjut, Sekda menginstruksikan seluruh UKPBJ untuk menyusun roadmap penguatan kelembagaan, memperkuat kolaborasi lintas pemerintah, serta memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Editor : Al Mangindo
