PADANG, Menara Info – Kota Padang resmi ditetapkan sebagai daerah percontohan (pilot project) program Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.
Penetapan tersebut ditandai dengan kunjungan Tim Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah lintas kementerian dalam kegiatan koordinasi bersama Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, di kediamanWali Kota Padang, Jumat (24/4/2026).
Hadir dalam pertemuan tersebut Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi, Asisten Deputi Koordinasi Administrasi Wilayah dan Kependudukan Kemenko Polkam Brigjen TNI Kartika Adi Putranta, serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat Mohamad Abdul Majid Ikram, bersama perwakilan BI Pusat dan Kemenpan RB.
Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menyatakan, digitalisasi bansos menjadi langkah strategis untuk memperbaiki akurasi data penerima bantuan.
“Permasalahan utama selama ini berada pada validitas data. Ada yang tercatat sebagai penerima padahal tidak berhak, sementara yang membutuhkan justru belum terdata. Melalui sistem digital, diharapkan penyaluran bansos menjadi lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Untuk mendukung implementasi, Pemerintah Kota Padang telah menerbitkan Surat Keputusan Wali Kota tentang Tim Percepatan Digitalisasi Bantuan Sosial. LSelain itu, disiapkan 1.700 agen lapangan yang melibatkan unsur ASN, pendamping PKH, TKSK, perangkat RT/RW, hingga pengurus masjid dan musala.
Agen lapangan tersebut akan menjalani pelatihan dan sosialisasi guna memastikan masyarakat dapat mengakses sistem digital secara optimal, didukung kesiapan infrastruktur dan tim teknis.
“Peluncuran program ditargetkan pada Oktober 2026 setelah seluruh tahapan persiapan selesai,” kata Maigus, didampingi Penjabat Sekda Raju Minropa dan sejumlah kepala OPD.
Sementara itu, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menyebut digitalisasi bansos bertujuan meningkatkan akurasi, efisiensi, dan akuntabilitas penyaluran bantuan.
Editor : Veby Rikiyanto
