JAKARTA (3/6/2026) - Pemerintah menyiapkan serangkaian program percepatan untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat agar segera bangkit dan kembali produktif.
Program tersebut menjadi bagian dari strategi pemulihan ekonomi masyarakat pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi permanen, dengan fokus pada penguatan akses pembiayaan, perlindungan usaha, hingga penciptaan lapangan kerja.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah memberikan perlakuan khusus bagi UMKM terdampak selama tiga tahapan masa pemulihan pada periode 2026–2028.
Skema dukungan yang disiapkan meliputi pemberian grace period bagi debitur baru, penyederhanaan syarat pengajuan pembiayaan, relaksasi agunan tambahan, kelonggaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, hingga keringanan suku bunga.
Menurut Maman, berbagai kemudahan tersebut disiapkan agar pelaku usaha yang terdampak bencana tidak kehilangan akses permodalan dan dapat lebih cepat memulai kembali aktivitas ekonominya.
“Ini untuk memastikan mekanisme penyaluran kemudahan KUR dapat berjalan secara cepat dan tepat sasaran,” kata Maman saat memimpin Rapat Koordinasi Penyaluran KUR Pascabencana Sumatera di Medan, beberapa waktu lalu.Sebagai langkah jangka panjang, program dukungan UMKM itu telah diintegrasikan ke dalam dokumen Rencana Induk (Renduk) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, khususnya pada fokus strategi pemulihan sektor UMKM, koperasi, dan ketenagakerjaan.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitas dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menegaskan,
Renduk akan menjadi acuan utama pemerintah dalam mengawal proses pemulihan permanen di wilayah terdampak selama tiga tahun ke depan.
“Sekarang proses menuju pemulihan permanen atau rehab-rekon. Kuncinya adalah Renduk yang direkap dari kabupaten, kota, provinsi terdampak, serta kementerian/lembaga. Dokumen ini kemudian disandingkan oleh Bappenas dan dikawal oleh Satgas PRR,” ujar Tito seusai rapat kerja bersama DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Editor : Al Mangindo
