Oleh sebab itu, kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan kelestarian lingkungan secara seimbang.
Menurut Mahyeldi, pengawasan distribusi BBM menjadi salah satu instrumen penting untuk menekan aktivitas pertambangan ilegal yang menggunakan alat berat.
Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong penguatan pengawasan bersama aparat penegak hukum dan seluruh pemangku kepentingan terkait.
“Kalau suplai bisa dikendalikan dengan baik, maka aktivitas di hilir juga akan berkurang. Jadi yang kita selesaikan bukan hanya gejalanya, tetapi sumber persoalannya,” katanya.
Pada sektor pendidikan, Mahyeldi menegaskan komitmen Pemprov Sumbar untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan.
Ia menilai tantangan pendidikan saat ini membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat dan tidak dapat sepenuhnya bergantung pada kemampuan anggaran pemerintah.
“Yang kita dorong adalah bagaimana sekolah mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Karena kebutuhan pendidikan terus berkembang dan memerlukan dukungan semua pihak,” ujarnya.Sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan mutu pendidikan, Pemprov Sumbar tengah menyiapkan penguatan regulasi terkait peran komite sekolah agar partisipasi masyarakat dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
Di saat yang sama, pemerintah juga terus memperluas akses pendidikan melalui pengembangan sekolah berasrama serta pembelajaran jarak jauh, khususnya bagi wilayah yang memiliki keterbatasan akses.
“Prinsipnya jangan sampai ada anak yang kehilangan akses pendidikan hanya karena persoalan lokasi atau keterbatasan fasilitas,” tegas Mahyeldi.
Editor : Al Mangindo
