Kesepakatan yang tercapai membuka peluang agar kawasan tersebut ditransformasikan menjadi lokasi hunian permanen sehingga warga tidak perlu berpindah tempat dan dapat memperoleh kepastian tempat tinggal yang lebih layak.
Satgas PRR selanjutnya mendorong percepatan proses administrasi dan legalitas lahan agar pembangunan huntap dapat segera dimulai.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menghindari potensi persoalan di kemudian hari.
“Kami minta secepatnya karena ini menyangkut warga terdampak yang masih ada di huntara maupun di rumah keluarganya. Kami berharap pihak-pihak terkait segera melakukan peralihan kepemilikan lahan karena itu menjadi salah satu prasyarat pembangunan huntap,” tegas Wahyu.
Bupati Padang Pariaman. John Kenedy Azis menyampaikan apresiasi kepada Satgas PRR, PLN, dan Kementerian PU yang telah membantu mencarikan solusi atas persoalan lahan yang dihadapi daerahnya.
Menurutnya, pemerintah daerah siap mempercepat pembangunan huntap setelah proses administrasi selesai.“Saya atas nama Pemerintah dan masyarakat Padang Pariaman bersyukur dan berterima kasih kepada Satgas PRR pusat.”
“Alhamdulillah permasalahan dua lokasi huntap kami sudah selesai. Terima kasih juga kepada PLN dan Kementerian PU yang telah memberikan tanah milik institusi mereka untuk kepentingan masyarakat terdampak,” ujar John. (*)
Editor : Al Mangindo
