“Kemudian, kemarin di Aceh untuk pembangunan rumah layak huni itu lebih kurang Rp96 juta. Ini mantan PJ Gubernur Aceh, Pak Safrizal. Kemarin, juga ada Buddha Tzu Chi saya tanya tadi anggaran mereka Rp75 juta per rumah, jadi idealnya yang kita usulkan kira-kira Rp80 jutaan,” kata Tito.
Usulan penyesuaian tersebut disusun dengan mempertimbangkan perkembangan biaya pembangunan rumah layak huni di lapangan.
Harapannya, besaran bantuan yang lebih proporsional akan meningkatkan kualitas hasil pembangunan sekaligus mempercepat penyelesaian Huntap bagi masyarakat terdampak.
Tito menegaskan, seluruh usulan tersebut akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Sekretariat Negara sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam memperkuat percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno serta dihadiri Kepala BNPB Suharyanto, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA, beserta kementerian dan lembaga terkait.Rapat ini sebagai bagian dari penguatan sinergi pemerintah dalam mempercepat penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di berbagai wilayah terdampak. (*)
Editor : Al Mangindo
