Pemerintah daerah menargetkan persoalan tersebut dapat diselesaikan sebelum Ranperda Perubahan APBD 2026 disepakati.
“Kita berharap melalui pembahasan bersama DPRD dapat ditemukan solusi terbaik sehingga struktur APBD perubahan nantinya benar-benar berimbang, sesuai ketentuan, dan tetap mampu menjawab kebutuhan pembangunan serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Sumatera Barat,” kata Mahyeldi.
Ia menegaskan, pemerintah daerah bersama DPRD akan terus menjaga agar kebijakan fiskal tetap diarahkan pada keberlanjutan pembangunan, pemulihan ekonomi, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan kesejahteraan masyarakat Sumbar.Dengan tren pemulihan ekonomi yang terus dijaga dan penguatan alokasi belanja pembangunan, Perubahan APBD 2026 diharapkan menjadi instrumen penting untuk mempertahankan momentum pertumbuhan sekaligus mempercepat pembangunan Sumbar di tengah dinamika fiskal nasional dan daerah. (*)
Editor : Al Mangindo
