Sementara itu, Anneka berharap dukungan pemerintah daerah dapat memperkuat upaya penyelesaian persoalan yang berkaitan langsung dengan pelayanan peradilan dan perlindungan hak masyarakat.
“Terkait penyampaian surat panggilan sidang, kami berharap dapat menjalin kerja sama dengan pihak kelurahan. Sementara itu, untuk memastikan pemenuhan hak nafkah anak dari orang tua PNS yang telah bercerai, adanya dukungan langsung dari Pemerintah Kota Padang,” ungkap Anneka.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Kota Padang dan Pengadilan Agama Padang, khususnya dalam meningkatkan efektivitas pelayanan peradilan, mengatasi kendala administrasi pemanggilan sidang, serta mendukung pemenuhan hak anak pascaperceraian.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Padang, Tarmizi Ismail; Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Eri Sendjaya; Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Zul Asfi Lubis; serta perwakilan Bagian Hukum.(*) Editor : Veby Rikiyanto
