PADANG, Menara Info – Pemerintah Kota (Pemko) Padang bersama Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) memperkuat sinergi dalam penataan dan pengelolaan kawasan hutan.
Langkah ini difokuskan pada pemulihan lahan kritis, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, serta pengurangan risiko bencana hidrometeorologi.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Wali Kota Padang, Fadly Amran, dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar, Ferdinal Asmin, beserta jajaran di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Senin (2/11/2026).
Dalam pertemuan itu, sejumlah persoalan strategis turut dibahas, mulai dari penataan permukiman, fasilitas umum dan fasilitas sosial, hingga lahan persawahan masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan.
Selain itu, pengembangan Taman Hutan Raya (Tahura) Bung Hatta ke depan juga menjadi salah satu perhatian.
Berdasarkan peta indikatif, terdapat sekitar 159 hektare lahan di Kota Padang yang berpotensi ditata melalui mekanisme Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH).Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan bahwa pengelolaan kawasan hutan harus dilakukan secara terpadu dengan mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan, kepentingan masyarakat, serta mitigasi bencana.
Menurutnya, kondisi geografis Kota Padang yang memiliki kawasan perbukitan dan daerah aliran sungai (DAS) membutuhkan perhatian serius, terutama dalam menjaga kawasan hulu sebagai daerah resapan air.
"Pengelolaan kawasan hutan harus diperkuat untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat melalui perhutanan sosial. Kami mengapresiasi dukungan Dinas Kehutanan Sumbar dalam menjaga kelestarian hutan dan mendukung upaya penanganan bencana di Kota Padang," ujar Fadly.
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar, Ferdinal Asmin, menyampaikan bahwa kawasan hutan di Kota Padang memiliki fungsi ekologis sekaligus potensi ekonomi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Editor : Veby Rikiyanto
