Karena itu, pengelolaan kawasan hutan perlu diarahkan pada pemberdayaan masyarakat melalui program perhutanan sosial, dengan tetap mengedepankan upaya pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana.
Ferdinal berharap masyarakat yang tinggal di sekitar maupun di dalam kawasan hutan dapat berperan aktif menjaga kelestarian lingkungan melalui penanaman berbagai jenis tanaman dengan sistem agroforestri.
"Kearifan lokal masyarakat diharapkan mampu menjaga tutupan lahan, mempertahankan fungsi ekologis hutan, dan mengurangi risiko bencana hidrometeorologi," ungkapnya.
Ia memaparkan, Dinas Kehutanan Sumbar telah melakukan sejumlah upaya rehabilitasi dan konservasi di Kota Padang.
Di antaranya rehabilitasi 20 hektare lahan terdampak bencana hidrometeorologi di Balai Gadang serta penanaman pada lahan seluas 55 hektare dengan dukungan 24.000 bibit di sejumlah lokasi.
Selain itu, rehabilitasi kawasan mata air di Puncak Limau Manis juga dilakukan pada lahan seluas 50 hektare dengan penanaman sebanyak 22.000 batang.
Upaya lainnya meliputi pengembangan kebun bibit rakyat seluas 25 hektare di Sikayan Balumuik, pembangunan sembilan unit bangunan konservasi tanah dan air, serta penyaluran 2.400 bibit tanaman produktif kepada masyarakat."Upaya ini difokuskan pada pemulihan kawasan hulu, perlindungan sumber mata air, penguatan daya dukung lingkungan, serta pelestarian fungsi ekologis kawasan hutan," jelas Ferdinal.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Padang, Tarmizi Ismail; Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Malvi Hendri; Kepala Dinas Pertanian Kota Padang, Yoice Yuliani; Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton; serta Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Padang, Rina Melati.
Melalui penguatan koordinasi lintas pemerintahan ini, Pemko Padang dan Dinas Kehutanan Sumbar diharapkan dapat mendorong penataan kawasan hutan yang lebih terarah, menjaga keseimbangan ekologi, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan meningkatkan ketahanan Kota Padang terhadap ancaman bencana.(*)
Editor : Veby Rikiyanto
