Pasca Banjir Bandang 12 Mei 2026, Menteri PU Dody Hanggodo Instruksikan Penanganan Terpadu tanpa Bedakan Kewenangan

×

Pasca Banjir Bandang 12 Mei 2026, Menteri PU Dody Hanggodo Instruksikan Penanganan Terpadu tanpa Bedakan Kewenangan

Bagikan berita
Menteri PU, Dody Hanggodo bersama Mahyeldi (gubernur Sumbar), Anton Yondra (ketua DPRD Tanah Datar) serta jajaran, meninjau pengerjaan normalisasi Batang Tompo Sitangkai di Jorong Taruko di Nagari Tanjung Alam, Kabupaten Tanah Datar, Kamis. (humas)
Menteri PU, Dody Hanggodo bersama Mahyeldi (gubernur Sumbar), Anton Yondra (ketua DPRD Tanah Datar) serta jajaran, meninjau pengerjaan normalisasi Batang Tompo Sitangkai di Jorong Taruko di Nagari Tanjung Alam, Kabupaten Tanah Datar, Kamis. (humas)

TANAH DATAR (21/5/2026) - Menteri PU, Dody Hanggodo menegaskan, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah saat ini memfokuskan penanganan pada normalisasi sungai dan percepatan perbaikan jaringan irigasi guna mendukung aktivitas masyarakat, terutama sektor pertanian.

Ia menegaskan, penanganan infrastruktur pascabencana harus dilakukan secara terpadu tanpa lagi membedakan kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Langkah itu, katanya, sejalan dengan Instruksi Presiden terkait percepatan penanganan infrastruktur serta dukungan terhadap program swasembada pangan nasional.

“Karena saat ini sudah memasuki musim tanam, maka irigasi menjadi prioritas utama. Kita ingin mendukung percepatan pemulihan pascabencana sekaligus menyukseskan program swasembada pangan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.

Hal itu disampaikannya, saat meninjau normalisasi Batang Tompo Sitangkai di Jorong Taruko serta lokasi rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Nagari Tanjung Alam, Kabupaten Tanah Datar, Kamis.

Peninjauan yang didampingi Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi itu, diawali di kawasan Batang Tompo Sitangkai yang terdampak banjir bandang pada 12 Mei 2026.

Dikesempatan tersebut, Menteri PU menyampaikan bencana telah mengakibatkan kerusakan sejumlah jaringan irigasi, ruas jalan, serta penumpukan material di aliran sungai.

Usai meninjau normalisasi sungai dan perbaikan irigasi, rombongan melanjutkan peninjauannya ke lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Nagari Tanjung Alam.

Menteri PU menyebut, Sekolah Rakyat yang direncanakan dibangun di atas lahan seluas 16 hektare itu berpotensi menjadi yang terbesar di Sumbar dengan kapasitas hingga 3.000 siswa.

"Dalam perencanaannya, sekolah ini akan dilengkapi bangunan tiga lantai dan akses jalan menuju lokasi dengan lebar sekitar 5,5 meter," ungkapnya.

Editor : Al Mangindo
Bagikan

Berita Terkait
Terkini