JAKARTA (23/6/2026) - Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menekankan, amanat konstitusi terkait hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, harus jadi fondasi utama dalam perumusan kebijakan.
Namun, besarnya jumlah angkatan kerja dan dinamika ekonomi global menuntut adanya respons yang terkoordinasi dari seluruh pemangku kepentingan.
“PR kita masih panjang. Tantangan yang kita hadapi tidak sederhana dan memerlukan kerja bersama dari seluruh pihak,” ujar Yassierli.
Hal itu disampaikannya, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) 2026 di Jakarta, Selasa.
Menurut Yassierli, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan.
Karena itu, diperlukan penguatan kolaborasi lintas pihak agar kebijakan ketenagakerjaan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas tenaga kerja.Salah satu fokus utama pemerintah saat ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, agar selaras dengan kebutuhan industri yang terus berkembang.
Selain pendidikan formal, pekerja dituntut memiliki keterampilan yang relevan, terutama yang berkaitan dengan perkembangan teknologi dan digital.
Perubahan tersebut menuntut penguatan keterampilan masa depan (future skills) sejak dini. Untuk itu, program pelatihan, reskilling dan upskilling perlu diperluas secara terarah dan berkelanjutan, agar tenaga kerja lebih adaptif terhadap perubahan dunia kerja.
Dalam konteks tersebut, Yassierli mendorong serikat pekerja dan serikat buruh untuk berperan lebih strategis, tidak hanya dalam memperjuangkan hak, tetapi juga dalam meningkatkan kompetensi anggotanya. Ia menilai, penguatan kapasitas menjadi kunci agar pekerja tetap relevan dan berdaya saing.
Editor : Al Mangindo
