Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan organisasi pekerja menjadi kunci dalam membangun tenaga kerja yang kompetitif.
Kementerian Ketenagakerjaan terus memperkuat perlindungan pekerja, meningkatkan pengawasan norma kerja, serta mengembangkan sistem informasi pasar kerja terintegrasi untuk memperluas akses dan meningkatkan efektivitas penempatan tenaga kerja.
Yassierli juga menyoroti pentingnya transformasi hubungan industrial yang lebih progresif. Ia menilai, relasi antara pekerja dan perusahaan perlu berkembang dari sekadar hubungan kerja yang harmonis menjadi kemitraan strategis yang berorientasi pada produktivitas dan kesejahteraan bersama.
“Kita punya modal besar sebagai bangsa. Dengan gotong royong, kekeluargaan, dan musyawarah, tantangan yang ada bisa diselesaikan bersama,” kata Yassierli.
Sementara itu, Presiden KSPI yang juga Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan, Said Iqbal, menilai pemerintahan Prabowo memiliki peluang besar untuk mewujudkan negara sejahtera (welfare state) melalui tata kelola yang bersih dan efektif.“Pemerintahan yang bersih akan menentukan sejauh mana negara mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Said Iqbal. (*)
Editor : Al Mangindo
