JAKARTA (30/6/2026) - Anggota Komisi VIII DPR RI, Mahdalena menyampaikan, guru swasta di berbagai daerah sangat aktif dan reaktif dalam menyuarakan aspirasi mereka demi menyambung hidup, termasuk melakukan demo hingga mendatangi DPRD dan bertemu Badan Legislasi (Baleg) DPR.
“Kami meminta Menteri Agama, berkoordinasi dengan seluruh jajaran dan Presiden agar nasib dan peng-gajian guru swasta yang memprihatinkan ini segera dipertimbangkan solusinya,” ungkap Mahdalena.
Hal tersebut disampaikannya, dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama dan Sekretaris Jenderal Kemenag di Senayan, Jakarta, Selasa.
Mahdalena mengaku, tersentuh melihat ketimpangan perhatian pemerintah terhadap nasib guru swasta.
Karenanya, dia mendesak Kementerian Agama (Kemenag), memberikan perhatian yang seimbang antara guru negeri dan guru swasta.
Ia menilai kebijakan yang mengutamakan guru honorer di sekolah negeri untuk diberikan prioritas dapat menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para guru swasta.“Pak Menteri menjelaskan bahwa guru honorer yang mengabdi di sekolah negeri sekitar 18 ribu akan diberikan prioritas, terus terang agak terenyuh hati saya karena di sini jelas-jelas guru swasta tidak diperhatikan pemerintah,” tegasnya.
“Jadi, saya ingin, ketika Pak Menteri memperjuangkan nasib para guru negeri, harus diikuti dengan memperjuangkan nasib para guru swasta juga,” ujar Mahdalena.
Selain masalah kepedulian terhadap guru swasta, Mahdalena juga menyoroti keterlambatan pembayaran gaji yang dialami guru-guru.
Berdasarkan aspirasi yang diterimanya, ada guru yang haknya belum dibayarkan selama 4 hingga 11 bulan.
Editor : Al Mangindo
