Anggaran tersebut digunakan untuk memperbaiki jalan, jaringan irigasi, saluran air, sarana pendukung, serta berbagai infrastruktur dasar lainnya yang terdampak bencana.
Pemulihan sektor pertanian juga menjadi perhatian agar masyarakat dapat kembali menggerakkan roda perekonomian.
Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp52 miliar untuk rehabilitasi lahan pertanian melalui optimalisasi lahan, rehabilitasi jaringan irigasi perpipaan maupun nonperpipaan, serta pengembangan lahan nonrawa. Langkah tersebut diharapkan mampu mengembalikan produktivitas lahan sekaligus menjaga ketahanan pangan daerah.
Di sisi lain, melalui BNPB dan BPBD Kabupaten Tanah Datar, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp112 miliar untuk membangun dua jembatan di kawasan Singgalang dan Tanjung Alam serta memperbaiki rumah masyarakat yang mengalami kerusakan berat, sedang, maupun ringan.
Sementara itu, akses jalan nasional di kawasan Lembah Anai ditargetkan kembali berfungsi penuh pada akhir Juli 2026 sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi logistik dapat berjalan lebih lancar.
Sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko bencana di masa depan, pembangunan sabo dam juga terus dipercepat.
Dari 10 unit yang direncanakan, dua unit telah selesai dibangun, sementara unit lainnya masih dalam tahap pengerjaan.Infrastruktur ini diharapkan mampu mengurangi potensi banjir bandang dan aliran material ketika curah hujan tinggi.
Bupati Tanah Datar, Eka Putra mengatakan pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat agar seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Pemerintah terus berupaya mempercepat pemulihan pascabencana. Mulai dari pembangunan huntap, perbaikan infrastruktur, pemulihan ekonomi masyarakat, hingga pembangunan infrastruktur pengendali bencana. Semua dilakukan agar masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan aman dan nyaman,” ujarnya. (*)
Editor : Al Mangindo
