JAKARTA (29/7/2026) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman mendorong pemerintah, menugaskan BNPB mengorkestasi pengumpulan data ancaman beserta potensi dampak yang akan menyertai fenomena El Nino yang beriringan dengan musim kemarau di tahun 2026 ini.
“Data yang akurat, akan memudahkan penyusunan rencana antisipasi secara lebih komprehensif. Juga akan memudahkan DPR melakukan pengawasan dan evaluasi,” terang Alex dalam pernyataan tertulis, Rabu.
Dorongan ini disampaikan Alex, merespon langkah antisipatif yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto yang telah menginstruksikan jajarannya, merancang langkah menghadapi musim kemarau yang beriringan dengan fenomena El Nino pada rapat terbatas, Selasa (28/7/2026).
Diketahui, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia terjadi pada bulan Juli hingga September 2026.
Puncak kemarau pada bulan Juli mencakup 83 Zona Musim (ZOM) atau 12,26 persen luas daratan Indonesia.
Sementara, pada bulan Agustus, puncak kemarau akan mencapai puncaknya yakni diprakirakan terjadi di 369 ZOM (48,84 persen luas daratan).Pada bulan September, angkanya kembali menurun, diprakirakan terjadi pada 169 ZOM (25,41 persen luas daratan).
“Potensi masalah yang akan dihadapi di setiap daerah, akan berbeda satu sama lain sesuai karakteristiknya masing-masing. Karenanya, kemampuan BNPB mengorkestrasi pengumpulan data, akan menghasilkan langkah antisipasi secara lebih akurat, terukur dan tepat sasaran,” terang Alex.
Alex kemudian mencontohkan Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan yang selama ini jadi langganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
“Nyaris setiap tahun, Karhutla jadi peristiwa berulang di 7 provinsi itu. Kementrian Kehutanan sebagai leading sector, tak boleh membiarkan musibah Karhutla ini jadi ritual tahunan kita,” tegas Alex.
Editor : Al Mangindo
