PADANG (19/9/2026) - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi menegaskan, penanggulangan TBC tidak cukup hanya mengandalkan sektor kesehatan, tetapi membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah hingga tingkat nagari, desa, dan kelurahan serta partisipasi aktif masyarakat.
Sebab, TBC bukan hanya persoalan medis, tetapi juga berkaitan dengan aspek kemanusiaan, sosial, ekonomi, dan pembangunan.
“Penanggulangan TBC tidak dapat dilakukan hanya oleh sektor kesehatan. Kita membutuhkan gerakan bersama seluruh komponen masyarakat,” ujar Mahyeldi.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri Konferensi Kerja (Konker) Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) XVIII di Padang, Jumat (18/9/2026).
Dikesempatan itu, dia mendorong percepatan eliminasi tuberkulosis (TBC) melalui penguatan kolaborasi lintas sektor dan perluasan gerakan Nagari, Desa, dan Kelurahan Siaga TBC di seluruh Sumbar.
Ia mengatakan, Pemprov Sumbar terus memperkuat komitmen melalui pembentukan tim percepatan penanggulangan TBC, penyusunan Rencana Aksi Daerah serta penerbitan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 1 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Tuberkulosis yang telah diintegrasikan ke dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat.Namun, Mahyeldi menyebut penemuan kasus TBC di Sumbar masih menghadapi kesenjangan. Berdasarkan data 2026 yang disampaikannya, estimasi kasus TBC di Sumbar mencapai sekitar 24.525 kasus.
Dari jumlah tersebut, sekitar 9.330 kasus atau 38 persen telah ditemukan dan mendapatkan pengobatan, sementara sekitar 15.192 kasus masih menjadi pekerjaan bersama.
“Kita tidak boleh hanya menunggu pasien datang ke fasilitas kesehatan. Kita harus semakin aktif menemukan kasus di tengah-tengah masyarakat,” tegasnya.
Karena itu, Pemprov Sumbar mendorong penemuan kasus secara aktif, screening, investigasi kontak, diagnosis yang cepat dan tepat, pengobatan hingga tuntas, serta pemberian terapi pencegahan TBC.
Editor : Al Mangindo
