PADANG (6/8/2026) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman menilai, proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi November 2025 lalu akan berlari lebih kencang, jika dikomandoi oleh seorang pejabat yang ditunjuk khusus oleh kepala daerah.
“Kehadiran seorang ‘komandan’ dalam penanganan bencana, akan memudahkan dalam proses persiapan, monitoring dan evaluasi. Pengawasannya juga akan lebih terukur dan sistematis,” terang Alex dalam pernyataan tertulis, Kamis.
Sorotan mengenai pentingnya penunjukan pejabat khusus untuk menangani bencana ini, merespon masih rendahnya realisasi tambahan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 di Sumatera Barat.
Rendahnya serapan anggaran, membuat dampak bencana tak terselesaikan secara cepat menurut prioritas yang telah disusun.
Implikasi lanjutannya, munculnya bencana susulan seiring kerapnya terjadi anomali cuaca di Sumatera Barat, sebagaimana banjir yang mengepung Kota Padang, tanggal 3 Agustus 2026 kemarin.
Bencana banjir ini terjadi akibat turunnya hujan selama sekitar 10 jam, mulai pukul 10.00 hingga 20.00 WIB. Tingginya curah hujan dan sungai yang masih dipenuhi sedimentasi, membuat air meluap lebih cepat ke pemukiman penduduk yang akhirnya memicu banjir dan genangan di berbagai sudut kota.Diketahui, pada rapat koordinasi dan pendampingan teknis pelaksanaan TKD Tambahan yang dilaksanakan tanggal 20-22 Juli 2026 di istana gubernuran terungkap, Provinsi Sumatera Barat memperoleh Rp534 miliar dengan realisasi sekitar 2,14 persen.
Dalam pertemuan yang menghadirkan Pemerintah Kota Padang dan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar serta seluruh perangkat daerah penerima tambahan TKD di tingkat provinsi Submar itu juga terungkap, Kota Padang yang mendapatkan alokasi tambahan TKD sebesar Rp371,85 miliar, realisasinya baru sebesar Rp45,49 miliar (12 persen).
Realisasi yang minimalis, juga terlihat di Kabupaten Tanah Datar yang menerima tambahan TKD sebesar Rp126,87 miliar, realisasi sekitar 7 persen.
“Di daerah terdampak bencana, tambahan TKD ini tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). Samahalnya dengan nasional, yang tersebar di sejumlah kementrian/lembaga (K/L),” ungkap politisi Fraksi PDIP DPR RI itu.
Editor : MI-1Sumber : Rilis
