Pemerintah juga menyatakan siap memberikan data rinci sekolah penerima bantuan untuk dilakukan verifikasi.
“Valid Pak, itu anggaran sudah ditambahkan menjadi 71.000 sampai akhir tahun nanti. Mungkin anggaran yang waktu diskusi dengan Ibu yang belum ditambah.”
“Kalau Ibu mau datanya, kami punya datanya nanti Pak Dirjen Anggaran bisa memberikan data sekolah yang mana saja,” terang Purbaya.
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah turut meminta Komisi X DPR RI melakukan verifikasi bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan kesesuaian data yang disampaikan pemerintah.
“Ada dua hal. Yang pertama minta tolong Komisi X rapat dengan Menteri Dikdasmen. Memastikan angka yang dari Bappenas kali ini cocok atau tidak. Kalau memang tidak cocok nanti di Panja kita bahas lebih dalam. Pak Dirjen Anggaran juga siap menyampaikan datanya,” kata Said.Sebagai informasi, berdasarkan bahan paparan Bappenas, pemerintah menempatkan percepatan revitalisasi sekolah dan madrasah serta penyediaan prasarana dan sarana pendukung sebagai bagian dari prioritas sektor pendidikan.
Program tersebut didukung Anggaran Pendidikan 2027 sebesar Rp820,9 triliun, yang juga diarahkan untuk pembangunan Sekolah Unggulan Terintegrasi (SUG) dan Sekolah Rakyat (SR). (*)
Editor : Al Mangindo
