JAKARTA (1/9/2026) - Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang masih terjadi di sejumlah daerah dilakukan dengan koordinasi lintas kementerian.
Hal ini menyusul Karhutla yang berdampak di banyak sektor, khususnya terhadap pendidikan dan kesehatan masyarakat.
“Karhutla saat ini sudah KLB (kondisi luar biasa), dan kami sudah meminta kepada Pemerintah untuk melaksanakan koordinasi,” kata Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.
“(Koordinasi) bukan hanya bagaimana penanganan Karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya selesai,” imbuhnya.
Seperti diketahui, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebelumnya menyampaikan perkembangan titik panas dan titik api di 6 provinsi yang dilanda kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Penambahan titik api terjadi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Sementara itu, untuk Provinsi Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi, titik api relatif menurun.Karhutla pun berdampak pada persoalan kesehatan masyarakat di mana menurut data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), terdapat peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) buntut kabut asap Karhutla.
Laporan Kemenkes menunjukkan sekitar 3,4 juta penduduk terdampak Karhutla di tujuh provinsi yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Selain itu, tercatat juga kasus asma, iritasi kulit, dan konjungtivitis.
Karhutla juga memengaruhi aktivitas sekolah di sejumlah daerah. Beberapa daerah sudah memberlakukan pelajaran jarak jauh (PJJ) karena terdampak Karhutla.
Oleh karena itu, Puan menilai penanganan Karhutla tidak cukup hanya dengan penanganan atau pemadaman api.
Editor : Al Mangindo
