DPR juga akan melakukan pengawasan penanganan Karhutla melalui lintas alat kelengkapan dewan (AKD) atau komisi.
"Kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan Karhutla ke depan. Jadi nanti di komisi pun kami akan lakukan penanganannya pasca karhutlanya,” jelas Puan.
“Ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tapi memang harus koordinasi bersama. Di kami pun nanti pimpinan akan melakukan rapat koordinasi bagaimana kemudian penanganannya supaya lintas kementerian dan lintas komisi,” sambungnya.
Selain pada sektor pendidikan dan kesehatan, Karhutla juga berdampak terhadap habitat dan lingkungan hidup di sekitar lokasi wilayah yang terbakar.
Termasuk ditemukannya Orangutan yang lemas dan tidak sadarkan diri di perkebunan warga Desa Laman Satong, Ketapang, Kalimantan Barat, akibat terpapar asap pekat Karhutla yang menyelimuti habitatnya.“Ini memang harus dilakukan bersama-sama, karenanya di DPR pun nanti akan lintas komisi dan di pemerintahannya harus lintas kementerian,” terang Puan.
“Koordinasinya itu nggak bisa sendiri-sendiri, koordinasinya itu harus lintas kementerian,” pungkasnya. (*)
Editor : Al Mangindo
