Fadly meminta pembangunan fasilitas tersebut tidak hanya mengejar tersedianya ruangan, tetapi juga memperhatikan standar, kualitas dan kenyamanan anak-anak yang akan menggunakannya.
“Kita bangun ruang belajar yang bisa dimanfaatkan anak-anak untuk belajar, dilengkapi meja untuk tablet. Anggaran hibah yang kita berikan harus sesuai dengan peruntukannya. Kita juga harus memastikan kualitas ruang digital yang dibangun sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh anak-anak,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Teddy Antonius memaparkan program rehabilitasi bagi pelaku UMKM yang terdampak bencana banjir Sumatera pada November 2025.
Kota Padang mendapat alokasi bantuan untuk 3.206 pelaku usaha dengan total nilai bantuan mencapai Rp9,6 miliar.
Fadly menekankan pentingnya akurasi data penerima agar bantuan benar-benar diterima pelaku UMKM yang terdampak dan tidak ada masyarakat yang terlewat.
“Begitu juga dengan para pelaku UMKM yang terdampak bencana dan mendapatkan bantuan, pendataannya harus jelas dan akurat. Jangan sampai ada yang tertinggal sehingga mereka tidak mendapatkan bantuan,” katanya.
Pembahasan lain menyangkut digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos).Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Sendjaya menjelaskan bahwa Kota Padang menjadi salah satu dari tujuh kota di Pulau Sumatera yang ditetapkan sebagai pilot project digitalisasi bansos.
Program tersebut diarahkan untuk mempercepat sekaligus meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial.
Namun, Fadly mengingatkan agar transformasi digital tidak justru membuat masyarakat yang belum tersentuh teknologi menjadi semakin sulit mengakses bantuan.
Editor : Veby Rikiyanto
