Pilihan penyediaan lahan juga mencakup pemanfaatan aset pemerintah pusat, pemerintah daerah, desa, maupun BUMN. Tito mengungkapkan sesuai arahan Presiden, pemanfaatan lahan tersebut dapat mendukung penanganan bencana, termasuk pembangunan sekolah, dengan tetap menyelesaikan proses administrasi dan status hukumnya.
Selain kesiapan lokasi, pemulihan sekolah memerlukan akses jalan yang aman. Tito meminta Kementerian Dalam Negeri mengidentifikasi sekolah yang aksesnya masih rusak agar kebutuhan penanganannya dapat dikoordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan pemerintah daerah.
“Untuk memperbaiki akses itu, sehingga kalau ada aksesnya otomatis anak yang mau masuk ke sekolah itu akan lebih mudah, di samping juga keamanannya lebih terjaga,” kata Tito.
Menurut Tito, perbaikan akses dapat didukung melalui tambahan BTT pemerintah daerah maupun koordinasi dengan Kementerian PU.Satgas PRR akan terus mendorong penyelesaian lahan dan penanganan akses secara terpadu agar pembangunan sekolah dapat berlanjut serta siswa dan guru dapat menjangkau tempat belajar dengan aman. (*)
Editor : Al Mangindo
