BANGKA BELITUNG (13/11/2026) - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mendorong jajaran humas pusat dan daerah mengutamakan informasi yang menjawab kebutuhan jemaah, mulai dari kepastian layanan hingga penjelasan perubahan kebijakan.
“Publikasi diminta tidak berhenti pada dokumentasi rapat dan agenda pimpinan,” ungkap Tenaga Ahli Menteri Haji dan Umrah RI Bidang Komunikasi Publik, Maria Assegaff.
Hal itu disampaikannya, dalam Rapat Koordinasi dan Penguatan Tata Kelola SDM dan Kehumasan yang diselenggarakan Kanwil Kemenhaj Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jumat.
“Publik tidak butuh lebih banyak konten tentang kesibukan kita bekerja. Publik butuh bukti bahwa pekerjaan itu berguna dan memberi manfaat nyata bagi jemaah,” ujar Maria.
Maria menekankan, informasi mengenai kegiatan kementerian perlu menjelaskan persoalan yang ditangani, langkah yang dilakukan, serta manfaatnya bagi masyarakat.
Dengan begitu, jemaah dapat memahami pengaruh kebijakan terhadap persiapan dan perjalanan ibadah mereka.Untuk itu, Humas perlu menggunakan cara pandang redaktur dalam memilih dan menyusun informasi. Maria memperkenalkan formula R.I.L.I.S sebagai panduan: Relevan, Impact atau berdampak, Local atau spesifik pada kelompok terdampak, Interesting atau memiliki kebaruan dan keunikan serta Simpel atau mudah dipahami.
Prinsip tersebut diterapkan sejak penulisan judul dan paragraf pembuka. Keduanya harus langsung menyampaikan inti berita serta data terukur yang tersedia.
Sementara itu, kutipan narasumber perlu memperjelas alasan, arah kebijakan, atau langkah penyelesaian, bukan mengulang informasi sebelumnya.
Maria juga menekankan strategi One Story, Different Doors yakni mengemas satu substansi informasi melalui beragam kanal sesuai kebutuhan audiens.
Editor : Al Mangindo
