Ia mengatakan, pengelompokan UMKM berdasarkan kelas dan kebutuhan usaha menjadi langkah awal agar dukungan yang diberikan dapat tepat sasaran. Melalui proses kurasi oleh tim pendamping, Dinas Koperasi dan UKM akan memetakan kebutuhan masing-masing kelompok usaha sebelum diselaraskan dengan program yang dimiliki BTN, termasuk kemungkinan dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).
Teddy juga mengajak pelaku UMKM yang belum tergabung dalam kelompok binaan pemerintah daerah agar segera bergabung. Pihaknya akan memperluas pendataan melalui penjangkauan langsung ke lapangan, termasuk terhadap pelaku usaha yang baru memulai bisnisnya. “Nantinya dengan hal itu tentu diawali dengan kurasi oleh tim pendamping kita, yang mana diklasterkan per kelas-kelasnya seperti apa. Nanti kita tawarkan ke Bank BTN, kira-kira dengan hal apa yang bisa mereka bantu, apakah dari program yang mereka miliki atau dari CSR yang mereka miliki,” katanya. Sementara itu, Branch Manager BTN Area Sumatera Barat, Sudaryanto, mengatakan BTN terus mengembangkan bisnis di luar pembiayaan perumahan melalui konsep beyond mortgage. Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah UMKM, terutama dalam mendukung akses pembiayaan dan memperluas pemanfaatan layanan keuangan digital. “BTN kan dulu dikenal sebagai bank perumahan. Nah, di beberapa waktu terakhir ini kita mengubah menjadi bank beyond mortgage, jadi tidak sekadar di rumah, tetapi kita juga mengembangkan sektor-sektor lain yang mendukung perkembangan bisnis BTN, salah satunya UMKM,” ujar Sudaryanto. Ia menjelaskan, dukungan BTN terhadap UMKM dapat dilakukan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), penyediaan layanan transaksi menggunakan QRIS, serta pemanfaatan dompet digital atau e-wallet untuk menunjang kegiatan usaha. Menurut Sudaryanto, pelaku UMKM yang menjadi merchant BTN berpeluang memperoleh akses pembiayaan dengan mempertimbangkan rekam jejak transaksi usahanya.
Editor :
Veby Rikiyanto
