Sementara itu, cakupan kunjungan antenatal pertama (K1) mencapai 64,6 persen, sedangkan kunjungan antenatal keenam (K6) sebesar 19,7 persen.
Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan tercatat sebesar 37,1 persen.
Srikurnia mengatakan, berbagai tantangan tersebut membutuhkan penanganan terpadu, terutama dalam memastikan komplikasi kehamilan dan persalinan dapat dikenali lebih awal, dirujuk tanpa keterlambatan, dan ditangani sesuai standar pelayanan.
“Tantangan ini tidak mungkin diselesaikan oleh satu pihak saja. Diperlukan kerja sama yang kuat, sistem rujukan yang berjalan baik, dan pelayanan bermutu dari hulu hingga hilir,” tegasnya.
Ia menjelaskan, puskesmas memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan primer.
Peran tersebut mencakup deteksi dini risiko kehamilan, pelayanan antenatal dan postnatal, pemantauan tumbuh kembang anak, serta edukasi gizi kepada masyarakat.
Sementara itu, rumah sakit sebagai fasilitas rujukan bertanggung jawab memastikan penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal, termasuk tata laksana gizi buruk dengan komplikasi, dapat dilakukan secara cepat dan tepat.Menurut Srikurnia, keterhubungan pelayanan antara puskesmas dan rumah sakit harus didukung alur rujukan dan rujuk balik yang jelas, komunikasi yang lancar, serta kesamaan pemahaman terhadap standar pelayanan.
"Alur rujukan dan rujuk balik yang jelas, komunikasi yang lancar, serta pemahaman yang sama terhadap standar pelayanan akan sangat menentukan keselamatan ibu dan anak kita,” katanya.
Melalui pertemuan tersebut, Dinas Kesehatan Kota Padang juga mendorong penyamaan persepsi dalam implementasi kebijakan dan standar pelayanan KIA serta gizi.
Editor : Veby Rikiyanto
