PADANG, Menara Info – Pemerintah Kota (Pemko) Padang memperkuat sinergi dengan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) dalam mendorong investasi sektor perumahan sekaligus mempercepat pengurangan angka backlog perumahan di Kota Padang.
Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi Wali Kota Padang, Fadly Amran, bersama Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) APERSI, Deddy Indrasetiawan, beserta jajaran, di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Selasa (10/11/2026).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) APERSI Sumatera Barat, Liswendi Kamar, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang, Tri Hadiyanto, serta Kepala Dinas Pertanahan Kota Padang, Raf Indria.
Dalam audiensi itu, sejumlah agenda strategis dibahas, mulai dari prospek investasi perumahan, percepatan penyediaan hunian layak dan terjangkau, hingga kebijakan yang dapat mendukung pengembangan sektor perumahan di Kota Padang.
Salah satu gagasan yang mengemuka adalah pengembangan kawasan kota satelit yang terintegrasi dengan penyediaan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum).
Melalui konsep tersebut, pihak pengembang berperan menyediakan kawasan hunian, sementara pemerintah daerah mendukung pembangunan fasilitas publik guna menciptakan lingkungan permukiman yang layak dan terpadu.Fadly Amran menyambut baik sinergi antara APERSI dan Pemko Padang, seiring perkembangan Kota Padang menuju kota metropolitan.
Menurutnya, kolaborasi dengan para pengembang memiliki peran penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian, baik melalui program rumah subsidi maupun skema perumahan lainnya.
Ia juga mendorong APERSI untuk terus memperkuat kontribusi dalam penyediaan rumah yang layak dan terjangkau, sekaligus mendukung penataan kawasan perkotaan yang memperhatikan kebutuhan serta kesejahteraan masyarakat.
"Kami menyambut baik sinergi APERSI dan Pemerintah Kota (Pemko) Padang seiring perkembangan Kota Padang menuju kota metropolitan. Kolaborasi ini penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian, baik melalui program rumah subsidi maupun skema perumahan lainnya," ujar Fadly.
Editor : Veby Rikiyanto
