Selain investasi perumahan, Fadly turut menyoroti persoalan legalitas fasos dan fasum di kawasan perumahan.
Ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait menyusun pendataan serta target penyelesaian sertifikasi fasos-fasum secara terukur.
Menurutnya, koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Padang juga perlu diperkuat agar berbagai persoalan yang selama ini menghambat pembangunan dan pemanfaatan fasilitas perumahan dapat segera dituntaskan.
"Saya meminta OPD terkait menyusun pendataan dan target penyelesaian sertifikasi fasum-fasos secara terukur. Koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Padang juga perlu diperkuat agar persoalan yang selama ini menghambat pembangunan dan pemanfaatan fasilitas perumahan dapat segera diselesaikan," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP APERSI, Deddy Indrasetiawan, mengapresiasi dukungan dan kebijakan Pemko Padang yang dinilainya telah memberikan kemudahan bagi pengembang dalam menjalankan usaha serta mendorong pertumbuhan sektor perumahan.
Ia menegaskan, APERSI berkomitmen mendukung penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk kelompok masyarakat di bawah kategori MBR, sekaligus mempercepat pengurangan backlog perumahan melalui kolaborasi berkelanjutan dengan pemerintah daerah.
Deddy juga menyoroti peluang pengembangan perumahan di Kota Padang yang berkaitan dengan penyesuaian tata ruang serta penyelesaian ketentuan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).Ia menyebutkan, alokasi LP2B Kota Padang ditetapkan sebesar 48,74 persen, lebih rendah dibandingkan target awal sebesar 87 persen, dengan mempertimbangkan kondisi wilayah serta karakteristik Padang sebagai kota inti metropolitan.
"APERSI berkomitmen mendukung penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk kelompok di bawah kategori MBR, serta mempercepat pengurangan backlog perumahan melalui kolaborasi berkelanjutan dengan pemerintah daerah," ungkap Deddy.
Ia berharap kebijakan terkait tata ruang dan LP2B tersebut dapat memberikan ruang bagi pengembangan investasi perumahan, tanpa mengabaikan ketentuan dan kebutuhan penataan wilayah.
Editor : Veby Rikiyanto
