Sebanyak 137 sungai terdampak menjadi sasaran penanganan, terdiri atas 31 sungai di Aceh, 48 di Sumatra Utara, dan 58 di Sumatra Barat.
Pemerintah juga menangani 38 muara, dengan tujuh di antaranya telah selesai dinormalisasi, 11 dalam proses pengerjaan, dan 20 lainnya belum tertangani.
Percepatan normalisasi akan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum sebagai ujung tombak dengan dukungan pemerintah daerah, TNI, dan Polri.
Penanganan mencakup pembersihan sedimentasi, penguatan tanggul, dan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi potensi hujan ekstrem di kawasan yang masih menjalani pemulihan.
Pemerintah daerah juga dapat menetapkan kembali status tanggap darurat apabila bencana susulan berdampak luas sehingga kebutuhan mendesak masyarakat dapat ditangani lebih cepat.
Untuk menjaga kesinambungan pekerjaan, pemerintah menyiapkan dukungan anggaran sekitar Rp42 triliun pada 2027.
Jumlah tersebut terdiri atas sekitar Rp33 triliun untuk kegiatan kementerian dan lembaga pada tahun depan serta sekitar Rp9 triliun anggaran 2026 yang belum terealisasi dan direncanakan dilanjutkan ke tahun berikutnya.Anggaran tersebut diarahkan untuk pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, sekolah, rumah ibadah, pasar, dan hunian, serta pemulihan UMKM dan sektor produktif masyarakat.
Pemerintah mendorong persetujuan anggaran dan lelang dini agar pekerjaan dapat dimulai pada Januari atau paling lambat Februari 2027.
“Setelah lelang cepat, kita harapkan begitu anggarannya sudah ditransfer, Januari, paling lambat Februari sudah kita harus running lagi,” ujar Tito.
Editor : Al Mangindo
