PADANG (11/11/2026) - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Barat, Arry Yuswandi menegaskan, pejabat fungsional dituntut mampu mengoptimalkan keahlian masing-masing melalui kajian, analisis dan rekomendasi yang dapat mendukung pengambilan keputusan serta perumusan kebijakan pemerintah.
“Pejabat fungsional di lingkungan Pemprov Sumbar tidak boleh hanya disibukkan pekerjaan administratif dan rutinitas perkantoran,” tegas Arry Yuswandi.
Hal tersebut disampaikannya saat melantik dan mengambil sumpah jabatan fungsional di lingkungan Pemprov Sumbar, di Aula Kantor Gubernur, Senin (9/11/2026).
Menurut Arry, jabatan fungsional memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan karena setiap pejabat dituntut bekerja berdasarkan keahlian dan kompetensi sesuai bidang tugasnya.
Karena itu, keberadaan jabatan fungsional harus mampu memberikan nilai tambah bagi organisasi, bukan sekadar menjalankan pekerjaan rutin.
Ia mencontohkan, pejabat fungsional seperti Analis Kebijakan dan Analis Hukum harus mampu menjalankan fungsi utamanya melalui kajian dan analisis terhadap berbagai persoalan pemerintahan, termasuk kebijakan yang akan dirumuskan maupun yang telah berjalan.“Yang namanya analis, tugasnya sederhana adalah melakukan kajian dan analisis. Kalau Analis Kebijakan, dia akan melakukan kajian atau analisis terhadap sebuah kebijakan yang akan dibuat ataupun yang sudah dibuat dan sudah berjalan,” jelas Arry.
Ia mengingatkan, pekerjaan administratif seperti mengetik surat, menyusun laporan, dan merekap data tetap dapat dilakukan sesuai kebutuhan.
Namun, pekerjaan tersebut tidak boleh menggeser tugas utama pejabat fungsional yang semestinya lebih mengedepankan penerapan keahlian dan kompetensi profesional.
Arry juga menyebutkan bahwa pemerintah telah memberikan ruang yang semakin luas bagi ASN untuk mengembangkan karier melalui jabatan fungsional.
Editor : Al Mangindo
