JAKARTA (12/11/2026) – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, mulai mengerucutkan ruang lingkup tindak pidana yang menjadi sasaran perampasan aset.
Dari semula 13 kriteria tindak pidana lainnya di luar korupsi, kini DPR RI bersama pemerintah menyepakati untuk membatasinya menjadi enam jenis tindak pidana.
Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menjelaskan penyederhanaan tersebut dilakukan untuk memastikan penerapan mekanisme perampasan aset tetap proporsional dan tidak membuka ruang terlalu luas bagi potensi penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum.
Ia mengatakan, pada awal pembahasan, Komisi III DPR RI memasukkan sejumlah tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana di bidang perpajakan, perbankan, perasuransian, kehutanan, pertambangan, serta lingkungan hidup.
Namun, cakupan yang terlalu luas justru menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat bahwa RUU tersebut berpotensi menyasar masyarakat sipil.
Menurutnya, pembatasan ruang lingkup ini juga mempertimbangkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang mengatur mekanisme perampasan aset dalam konteks tindak pidana korupsi.Oleh karena itu, DPR dan pemerintah memandang perlu mengembalikan fokus pengaturan pada tindak pidana korupsi serta tindak pidana lainnya yang memiliki karakteristik tertentu dan dampak ekonomi yang luas.
“Jangan yang lain, kalau yang lain nanti bisa kemana-mana. Kita masih khawatir penyalahgunaan aparat penegak hukum yang sering abuse of power,” kata Habiburokhman dalam rapat Panja RUU Perampasan Aset bersama pemerintah di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Senin (9/11/2026).
Habiburokhman menegaskan, dalam menentukan tindak pidana yang dapat dikenai mekanisme perampasan aset, aspek yang lebih penting bukan semata-mata memperbanyak jenis tindak pidana, melainkan melihat karakteristik kejahatannya.
Hal ini juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat, khususnya para korban investasi bodong yang beberapa kali mendatangi Komisi III DPR RI untuk meminta agar aset hasil perampasan dapat dikembalikan kepada korban.
Editor : Al Mangindo
