Ia menyampaikan, masyarakat berharap aset yang berhasil dirampas dari pelaku tindak pidana tidak harus terlebih dahulu masuk ke kas negara, melainkan dapat diberikan kepada pihak yang menjadi korban.
Karena itu, pengaturan dalam RUU Perampasan Aset diharapkan mampu memberikan perlindungan dan pemulihan hak bagi korban tindak pidana.
Adapun enam jenis tindak pidana lainnya yang disepakati dalam pembahasan tersebut meliputi tindak pidana narkotika dan psikotropika; tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme; tindak pidana penyelundupan manusia;.
Kemudian, tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya; tindak pidana perdagangan orang; serta tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Khusus untuk kategori terakhir, penjelasan pasal mencakup sejumlah tindak pidana, antara lain perjudian daring, penipuan investasi, dan penipuan kripto.
Dengan demikian, pengaturan tersebut diarahkan pada kejahatan yang memiliki karakteristik khusus dan dampak ekonomi luas, bukan seluruh tindak pidana penipuan maupun penggelapan.
Perubahan angka 13 menjadi enam tindak pidana merujuk pada tindak pidana lainnya di luar tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi tetap menjadi sasaran utama, sehingga bukan berarti total sasaran perampasan aset hanya enam tindak pidana.Sementara itu, Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra menjelaskan, pembatasan tersebut dimaksudkan untuk mengunci jenis tindak pidana yang menjadi sasaran perampasan aset secara limitatif.
Menurutnya, penekanan pada unsur dan karakteristik tindak pidana diperlukan agar penerapan ketentuan tidak menimbulkan multitafsir maupun kesulitan pembuktian bagi penyidik.
Ia mencontohkan penipuan dalam penyelenggaraan perjalanan umrah dan investasi yang dapat masuk dalam kategori tersebut apabila memenuhi unsur penggunaan berbagai cara untuk melakukan penipuan.
Editor : Al Mangindo
