Pengaturan yang terlalu luas, lanjutnya, justru berpotensi menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap penerapan RUU tersebut.
“Jadi menurut saya yang dirumuskan pemerintah ini sudah tepat,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.
Kategori Tindak Pidana Inti
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau Prof Eddy menjelaskan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang dirumuskan dalam ketentuan tersebut merupakan core crime atau tindak pidana inti yang dapat menjangkau berbagai modus kejahatan di sektor ekonomi.
Ia mencontohkan, dalam sektor perbankan terdapat sejumlah tindak pidana, mulai dari pelanggaran prinsip kehati-hatian oleh direksi, pelanggaran kerahasiaan bank, pemalsuan data, hingga penipuan. Sementara itu, praktik insider trading di pasar modal juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan curang.Menurut Prof Eddy, rumusan tersebut memungkinkan mekanisme perampasan aset menjangkau berbagai sektor, tetapi tetap dibatasi oleh karakteristik tindak pidana yang telah disepakati, yakni penggunaan sarana teknologi informasi dan/atau dampaknya terhadap perekonomian masyarakat luas.
“Ini (pasal) sapu jagat bisa masuk pada perbankan, pasar modal, tapi saya kira karakter yang disampaikan Ketua penting. Jadi karakter menggunakan teknologi informasi dan berdampak pada perekonomian masyarakat luas,” pungkasnya.
Dengan kesepakatan tersebut, pembahasan RUU Perampasan Aset tidak lagi berorientasi pada perluasan sebanyak mungkin jenis tindak pidana, melainkan pada pembatasan yang lebih terukur agar instrumen perampasan aset dapat berjalan efektif, memberikan kepastian hukum, melindungi hak masyarakat, serta mencegah penyalahgunaan kewenangan. (*)
Editor : Al Mangindo
