2. Optimalisasi layanan terpadu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, termasuk percepatan mekanisme rujukan kasus.
3. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan penanganan ramah anak dan berbasis hak asasi manusia.
4. Pemberdayaan ekonomi keluarga rentan agar anak tidak kembali tereksploitasi di jalanan.
5. Sosialisasi dan edukasi masyarakat mengenai pola asuh ramah anak serta kampanye anti-kekerasan yang berkesinambungan.Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kantor Wilayah Ditjenpas Sumatera Barat, Bapak Zulfikri, Amd.IP., S.H., M.Si, juga menyampaikan bahwa giat rapat ini merupakan bukti komitmen pemerintah untuk memastikan setiap rekomendasi Internasional tidak berhenti pada laporan administratif semata, melainkan diwujudkan dalam kebijakan dan program nyata di lapangan.
Dengan terselenggaranya rapat ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan di Sumatera Barat dapat semakin solid dalam melaksanakan tanggung jawab bersama, sekaligus berkontribusi pada upaya nasional dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak Asasi Manusia.
Editor : Yopi Herdiansyah
