PADANG (5/5/2026) - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Barat, Arry Yuswandi menekankan, esensi Reformasi Birokrasi terletak pada perubahan yang dirasakan langsung masyarakat melalui pelayanan publik yang berkualitas, efektif, dan berorientasi hasil, bukan sekadar proses administratif.
“Birokrasi harus jadi solusi. Kinerja tidak cukup diukur dari proses, tetapi dari dampak yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Arry Yuswandi.
Penegasan itu disampaikannya saat membuka Sharing Session dan Rapat Koordinasi Biro Organisasi bersama Bagian Organisasi Kabupaten/Kota se-Sumbar di auditorium gubernuran Sumbar, Selasa.
Dikesempatan itu, da menegaskan, kinerja birokrasi tidak boleh lagi sekadar menjalankan rutinitas, tetapi harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya keselarasan langkah antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mempercepat Reformasi Birokrasi, khususnya pada penataan kelembagaan, penguatan kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Arry mengungkapkan, berdasarkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2025 yang dirilis Kementerian PANRB, Pemprov Sumbar meraih nilai 89,32 dengan predikat A-.Capaian tersebut diikuti 7 kabupaten/kota dengan predikat yang sama, sementara 9 kabupaten/kota masih berada pada predikat BB dan 3 kabupaten/kota di predikat B.
“Data ini menunjukkan kita sudah berada di jalur yang baik, tetapi belum merata. Karena itu, diperlukan sinergi dan kolaborasi yang kuat agar seluruh daerah di Sumbar dapat bersama-sama mencapai predikat A,” ujarnya.
Kegiatan bertema “Akselerasi Reformasi Birokrasi melalui Kolaborasi Penataan Kelembagaan, Kinerja dan Pelayanan Publik Berdampak” ini diikuti secara luring dan daring oleh Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi urusan organisasi, Kepala Bagian Organisasi, serta perwakilan perangkat daerah se-Sumbar.
Forum Samakan Persepsi
Editor : Al Mangindo
